Jakarta –Publik Italia dihebohkan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte yang mengungkapkan pemerintahan Il Bel Paese punya andil dalam perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Kegemparan politik Italia terjadi karena pernyataan Rutte bertolak belakang dengan sikap pemerintahan Perdana Menteri (PM) Giorgia Meloni.
Rutte mengungkapkan bahwa pemerintah Italia secara rahasia mengizinkan AS menggunakan pangkalan-pangkalan militer di wilayahnya selama perang berkecamuk. Hal ini memicu kemarahan di Roma, karena bertentangan dengan pernyataan publik yang disampaikan para pejabat pemerintah Italia.
Dalam wawancara dengan Fox News menjelang pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir Press TV, Kamis (25/6/2026), Rutte mengatakan bahwa Italia mengizinkan 500 pesawat militer AS lepas landas dari pangkalan-pangkalan Amerika di Italia selama perang berkecamuk.
“Satu demi satu negara, satu demi satu sekutu, telah menyediakan pangkalan-pangkalan mereka,” kata Rutte dalam wawancara pada Rabu (24/6) waktu setempat.
“Itu berarti ada sekitar 4.000 hingga 5.000 pesawat yang lepas landas dari pangkalan-pangkalan Eropa untuk mendukung Epic Fury,” sebutnya, Merujuk pada operasi militer AS terhadap Iran yang disebut “Operation Epic Fury”.
“Jika Anda melihat di Italia, 500 pesawat AS lepas landas dari pangkalan-pangkalan AS di Italia untuk mendukung Epic Fury. Jumlah ini sangat besar,” ucap Rutte dalam wawancara dengan Fox News.
PM Meloni sebelumnya mengatakan bahwa hanya penerbangan logistik dan teknis–yang diizinkan berdasarkan perjanjian bilateral mengenai pangkalan militer AS di Italia–yang diizinkan beroperasi untuk mendukung aktivitas terkait operasi militer AS terhadap Iran.
Pada Maret lalu, Meloni menegaskan kepada anggota parlemen bahwa Italia “tidak mendukung maupun berpartisipasi” dalam operasi militer terhadap Iran.
Oposisi Italia Tuntut Klarifikasi Pemerintahan Meloni
Terungkapnya peran rahasia Roma itu memicu kemarahan luas di seluruh spektrum politik Italia, dengan partai-partai yang berseteru menuntut klarifikasi segera dari pemerintah Meloni.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berbicara selama konferensi pers dengan Kanselir Jerman (tidak terlihat) setelah pembicaraan di Kanselir pada 11 Desember 2025 di Berlin. (Foto oleh Tobias SCHWARZ / AFP)Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berbicara selama konferensi pers dengan Kanselir Jerman (tidak terlihat) setelah pembicaraan di kantor Kanselir pada 11 Desember 2025 di Berlin. (AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Pemimpin Gerakan Bintang Lima dan mantan PM Italia, Giuseppe Conte, menuduh pemerintah melakukan penipuan. Peppe De Cristofaro, pemimpin Aliansi Hijau dan Kiri, menyebut situasi “sangat serius” dan menuntut Meloni, bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Antonio Tajani dan Menteri Pertahanan (Menhan) Guido Crosetto, segera memberikan klarifikasi di hadapan parlemen Italia.
Pemimpin Aliansi Hijau dan Kiri lainnya, Angelo Bonelli, menyebut pernyataan Rutte telah mengungkap “kebohongan Meloni”.
“Pemerintah Italia berbohong kepada parlemen pada saat itu dengan menyembunyikan 500 Amerika penerbangan. Faktanya adalah Italia berpartisipasi dalam perang melawan Iran, sebuah perang yang gila,” tuduhnya.
Menhan Italia Tuduh Bos NATO Beri Informasi Menyesatkan
Crosetto, Menhan Italia, menepis pernyataan Rutte dengan menegaskan bahwa Italia hanya mengizinkan “kegiatan teknis dan logistik yang bersifat non-kinetik” yang sepenuhnya mematuhi Konstitusi serta perjanjian internasional.
Dia menuduh Rutte menyampaikan pesan yang “sangat menyenangkan” karena menyamakan penerbangan pendukung yang telah diizinkan, dengan operasi tempur.
Iran Geram NATO Terlibat Perang
Pemerintah Iran geram dan menuduh NATO “terlibat” dalam perang AS dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, seperti dilansir AFP, Kamis (25/6), mengecam pernyataan Sekjen NATO itu, yang disebutnya sebagai pengakuan “keterlibatan aktif” NATO dalam “perang ilegal” yang dikobarkan AS dan Israel.
“Ini merupakan pengakuan yang jelas dan memberatkan mengenai keterlibatan aktif NATO dalam perang agresi ilegal terhadap sebuah negara anggota PBB yang berdaulat,” kata Baghaei dalam pernyataan melalui media sosial X.
Baghaei menuduh NATO telah melakukan “pelanggaran terang-terangan terhadap norma-norma imperatif dari hukum internasional dan prinsip-prinsip utama Piagam PBB”.
(rfs/fas)
About the Author
