Hal itu terungkap dari laporan yang dirilis oleh The 88 Project, sebuah organisasi hak asasi manusia yang fokus pada pelanggaran HAM di Vietnam, pada Selasa (03/02), tepat setahun setelah Vietnam meningkatkan perlindungan dengan Washington ke tingkat diplomasi tertinggi.
Selain menyoroti sikap ambigu Vietnam terhadap Amerika Serikat, dokumen itu juga menegaskan kecemasan mendalam terhadap potensi campur tangan kekuatan asing yang dapat memicu pemberontakan terhadap Partai Komunis, yang mereka sebut sebagai “revolusi warna”, seperti Revolusi Oranye di Ukraina pada tahun 2004 atau Revolusi Kuning di Filipina pada tahun 1986.
Dokumen internal lain yang dikutip dalam analisis The 88 Project juga menunjukkan kekhawatiran serupa terhadap motif Amerika Serikat di Vietnam.
“Ada konteks di seluruh pemerintahan dan di berbagai kementerian,” kata Ben Swanton, Koordinator The 88 Project sekaligus penulis laporan tersebut. “Ini bukan sekadar gambaran kelompok pinggiran atau unsur paranoid di dalam partai atau pemerintahan.”
Dokumen asli yang berjudul “Rencana Invasi AS Kedua” yang disusun oleh Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024. Dokumen ini menyebutkan bahwa dalam upayanya “memperkuat daya tangkal terhadap Cina, Amerika Serikat dan sekutunya siap menerapkan bentuk-bentuk perang nonkonvensional, intervensi militer, bahkan melakukan invasi skala besar terhadap negara atau wilayah yang ‘menyimpang dari orbitnya’.”
Meski menilai “saat ini risiko perang terhadap Vietnam relatif kecil”, para perencana militer Vietnam menulis bahwa “karena sifat agresif Amerika Serikat, kita perlu tetap waspada untuk mencegah AS dan sekutunya ‘menciptakan dalih’ guna melancarkan invasi ke negara kita.”
Para analis militer Vietnam menggambarkan adanya pola yang berkembang selama tiga pemerintahan AS, mulai dari Barack Obama, terus ke masa jabatan pertama Donald Trump, hingga pemerintahan Joe Biden, ketika Washington semakin aktif membangun hubungan militer dan kemitraan lain dengan negara-negara Asia untuk “membentuk front melawan Cina.”
Pada masa jabatannya, Presiden Joe Biden pada tahun 2023 menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Vietnam, yang meningkatkan hubungan kedua negara ke tingkat persahabatan tertinggi, setara dengan Rusia dan Cina, sebagai “mitra terpercaya dengan persahabatan yang berlandaskan rasa saling menghormati.”
Namun, dalam dokumen militer 2024, para perencana Vietnam menyebut bahwa meskipun AS memandang Vietnam sebagai “mitra dan penghubung penting”, Washington juga ingin “menyebarkan dan memaksakan nilai-nilainya terkait kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, etnis, dan agama” untuk secara bertahap mengubah pemerintahan sosialis Vietnam.
“Rencana Invasi AS Kedua memberikan salah satu gambaran paling jernih sejauh ini tentang kebijakan luar negeri Vietnam,” tulis Swanton dalam analisanya. “Dokumen ini menunjukkan bahwa alih-alih memandang AS sebagai mitra strategis, Hanoi memandang Washington sebagai ancaman eksistensial dan tidak berniat bergabung dengan sekutu anti-Tiongkok.”
Sejauh ini, Kementerian Luar Negeri Vietnam belum menanggapi permintaan komentar terkait laporan The 88 Project maupun dokumen yang dibahas.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS juga menolak berkomentar langsung soal “Rencana Invasi AS Kedua”, tetapi menekankan kembali pentingnya perjanjian kemitraan baru tersebut.
“Vietnam yang kuat, makmur, mandiri, dan tangguh menguntungkan kedua negara dan membantu memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil, aman, bebas, dan terbuka,” kata Departemen Luar Negeri AS.
Nguyen Khac Giang dari lembaga penelitian ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura mengatakan bahwa rencana-rencana tersebut mencakup ketegangan dalam kepemimpinan politik Vietnam, di mana faksi konservatif Partai Komunis yang dekat dengan militer telah lama disibukkan oleh ancaman eksternal terhadap rezim.
“Militer tidak pernah benar-benar nyaman melangkah maju dengan Kemitraan Strategis Komprehensif bersama Amerika Serikat,” kata Giang.
Ketegangan internal ini sempat muncul ke ruang publik pada Juni 2024, ketika Universitas Fulbright yang memiliki keterkaitan dengan AS memicu “revolusi warna” oleh sebuah laporan televisi militer. Namun, Kementerian Luar Negeri Vietnam membela universitas tersebut, yang sebelumnya sering menyebut pejabat AS dan Vietnam saat kedua negara meningkatkan hubungan.
Zachary Abuza, profesor di National War College di Washington, mengatakan bahwa militer Vietnam masih memiliki “ingatan yang sangat panjang” terhadap perang dengan AS yang berakhir pada tahun 1975. Meski diplomat Barat sering menilai Hanoi lebih khawatir terhadap potensi agresi Cina, dokumen ini justru menegaskan bahwa ketakutan terbesar para pemimpin Vietnam adalah kemungkinan terjadinya “revolusi warna”.
Kepercayaan antara AS dan Vietnam juga semakin tergerus oleh pemangkasan anggaran Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) pada masa pemerintahan Donald Trump. Pembersihan ini mengganggu proyek-proyek penting, termasuk pembersihan tanah yang terkontaminasi dioksin dari defolian Agent Orange, serta sisa amunisi dan ranjau AS.
“Ketidakamanan yang menyeluruh soal revolusi warna ini sangat membuat frustrasi, karena saya tidak melihat alasan mengapa Partai Komunis merasa begitu tidak aman,” kata Abuza, yang bukunya “The Vietnam People’s Army: From People’s Warfare to Military Modernization?” terbit tahun 2025.
“Mereka punya banyak hal untuk dibanggakan. Mereka telah mengangkat begitu banyak orang dari kemiskinan, ekonominya berjalan pesat, dan menjadi favorit investor asing,” tambahnya.
Meski Cina dan Vietnam berselisih soal klaim wilayah di Laut Cina Selatan, dokumen-dokumen tersebut menggambarkan Cina lebih sebagai rival regional ketimbang ancaman eksistensial seperti Amerika Serikat.
“Cina tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi Partai Komunis Vietnam,” kata Abuza. “Cina tahu mereka hanya bisa menekan Vietnam sampai batas tertentu, karena mereka khawatir Partai Komunis tidak bisa merespons secara tegas dan akan terlihat lemah, yang bisa memicu pemberontakan massal.”
Cina adalah mitra dagang dua arah terbesar Vietnam, sementara AS merupakan pasar ekspor terbesarnya. Kondisi ini memaksa Hanoi terus melakukan manuver keseimbangan antara menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi, sambil tetap waspada.
“Bahkan sebagian pemimpin yang lebih progresif melihat Amerika Serikat dan berkata, ‘Ya, mereka menyukai kita, bekerja sama dengan kita, menjadi mitra yang baik untuk saat ini, tetapi jika ada kesempatan dan terjadi revolusi warna, Amerika akan mendukungnya,” kata Abuza.
Menurut Giang, dalam kepemimpinan To Lam, yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis hampir bersamaan dengan penyusunan dokumen tersebut, Vietnam bergerak memperkuat hubungan dengan AS, terutama di bawah pemerintahan Trump.
Lam kembali ditunjuk sebagai sekretaris jenderal pada Januari 2026 dan diperkirakan juga akan menjabat sebagai presiden, yang akan menjadikannya tokoh paling berkuasa di Vietnam dalam beberapa dekade.
Berkat kepemimpinan To Lam, bisnis keluarga Trump memulai proyek resor golf dan properti mewah senilai 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp25,15 triliun) di Provinsi Hung Yen bagian utara. To Lam juga hampir langsung menerima undangan Trump untuk bergabung dalam Board of Peace. Menurut Giang hal itu merupakan sebuah langkah yang tidak biasa mengingat kebijakan luar negeri Vietnam biasanya disusun dengan sangat memperhitungkan reaksi Beijing.
Namun, operasi militer Trump untuk menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro justru memberi alasan baru bagi kalangan konservatif Vietnam untuk memperingatkan terhadap hubungan yang semakin dekat dengan Washington. Giang menyebut setiap aksi militer AS yang melibatkan Kuba, sekutu Vietnam, dapat mengguncang keseimbangan strategi Hanoi.
“Kuba sangat sensitif,” tambahnya. “Jika sesuatu terjadi di Kuba, hal itu akan menimbulkan gelombang kejut di kalangan elit politik Vietnam. Banyak dari mereka memiliki hubungan yang sangat kuat dan pribadi dengan Kuba.”
Secara keseluruhan, tambah Abuza, tahun pertama masa jabatan kedua Trump kemungkinan membuat Vietnam merasa tenang karena fokus AS ke Belahan Bumi Barat, tetapi sekaligus bingung dengan arah kebijakan lainnya.
“Orang-orang Vietnam akan dibuat bingung oleh pemerintahan Trump, yang meremehkan isu hak asasi manusia dan promosi demokrasi, tetapi pada saat yang sama bersedia melanggar kebijakan negara dan mengesampingkan pemimpin yang tidak mereka sukai,” pungkas Abuza.
Redaktur: Prihardani Purba
(ita/ita)
About the Author
