Pembentukan Kementerian Haji Dan Umrah Ini Diatur Dalam Ruu Perubahan Ketiga Atas Uu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Yang Disankan Dalam Paripurna Dpr Ri Ke-4 Masa Sidang I-TaMa.Pomper2-Paripurn DPR RI KE-4 MASA SIDANG II TaMaN6 PARIPURNA DPR RI KE-4 MASA SIDANG II TaMaPOP20 DIAM6 PARIPURNA DPR RI KE-4 MASA SIDANG II TAH222-PARIPURNA DPR RI KE-4 MASA SIRANG II TaHANG222 Senayan, Jakarta Hari Ini, Selasa (26/8/2025).
Rapat Diawali Pemaparan Ruu Haji Dan Umrah Yang Disampaikan Oleh Ketua Komisi VIII DPR Ri Marwan Dasopang. Salah Satu Isinya Terkait Pembentukan Kementerian Haji Dan Umrah.
“Panja Komisi VIII DPR RI DAN PANJA PEMERINTAH BERSEPAKAT: SATU, Kelembagaan Penyelenggara Berbentuk Kementerian Haji Dan Umrah. Kedua, Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia Kan Menjadi Atap Atap AtaAga Seg Republik Indonesia Say Sajadi AtaAga AtaAga AtaUa Yunan Haji Akan Dikendaliika Dan Dikoordinasikan Oleh Kementerian Haji Dan Umrah, ”UCAP Marwan, Parlemen Disiarkan TVR.
“Seluruh Infrastruktur Dan Sdm Penyelenggara Haji Akan Menjadi Sdm Dan Infrastruktur Kementerian Haji Dan Umrah,” Tambahnya.
Pimpinan Rapat Paripurna Cucun Ahmad Syamsurijal Kemudian Minta Persetjuuan Peserta Rapat Teryait Ruu Tersebut.
“Kami Minta Persetjuan Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Lundang Tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Undang-Langsang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Langa Dapat DaBaJa Dapat Jaji DaBaJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAN Tanya Cucun.
“SetUju,” Jawab Peserta Rapat.
Perwakilan Presiden Yang Disampaan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Juta Menyatakan Persetujuanana Terhadap Pengesahan Ruu Haji Dan Umrah Tersebut.
KEMENTERIAN BARU INI MERUPAKAN PERUPAHAN Nama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Yang Dibentuk Presiden Prabowo Subianto Pada Awal Pemerintahananya. BP Haji Mendapat Mandat untuk Mengelola Ibadah Haji Mulai 2026, Menggantikan Tugas Yang Selama Ini Agama Kementeria.
Usulan Pembentukan Kementerian Yang Membawahi Urusan Haji Dan Umrah Dibahas Dalam Revisi Uu Haji Dan Umrah. Dalam Rapat Kerja Pada Senin (25/8/2025), Komisi VIII DPR RI Dan PEMERINTAH AKHIRNYA MENYETUUI PERUHAN BADAN MENJADI KEMENTERIAN.
“Apakah Dapat Diterima Dan Disetjui Perubahan Ketiga Undang-Lundang Nomor 8 Tahun 2019 Ke Pembahasan Selanjutnya?” Tanya Ketua Komisi VIII DPR Ri Marwan Dasopang.
“SetUju,” Jawab Para Peserta.
(KRI/LUS)
About the Author
