Menurutnya melalui skema ini petani tidak hanya memulihkan lahan pertaniannya, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita mendapat pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ujar Amran dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (17/1/2026).
Amran menjelaskan konsep padat karya ini memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dalam proses rehabilitasi. Termasuk mereka yang bekerja di lahannya sendiri dan mendapatkan penghasilan harian yang cukup untuk kebutuhan keluarga.
“Pendapatan hariannya cukup untuk harian, bekerja di sawahnya sendiri.Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” terangnya.
Berdasarkan data Kementan, total lahan pertanian yang terdampak bencana di tiga provinsi mencapai sekitar 98 ribu hektar, dengan Aceh sekitar 32 ribu hektar. Secara khusus ia menyebutkan di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektare lahan sawah yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian.
Sementara itu, untuk pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan secara maksimal dalam waktu tiga bulan.
“Khusus Aceh, sama dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” kata Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, Kementan juga menerapkan teknologi dalam rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sementara lahan yang tertimbun lumpur dalam akan ditangani dengan teknologi drone.
“Semua yang punya lahan kami libatkan. Kami tidak ingin kontraktor besar masuk, tapi karya padat, sehingga mereka berpendapat,” tutur Amran.
(igo/hns)
About the Author
