“Presiden (Trump) menginginkan para ahli nuklir kami mengerjakan perjanjian baru yang lebih baik dan dimodernisasi yang dapat bertahan lama di masa depan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, seperti dilansir TASS, Jumat (6/2/2026).
“Dan itulah yang akan terus dibahas oleh Amerika Serikat dengan Rusia,” tegasnya.
Perjanjian New START, singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty, membatasi jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) dan rudal-rudal lainnya, serta hulu ledak nuklir, yang bisa dikerahkan oleh Rusia dan AS.
Perjanjian itu ditandatangani tahun 2010 oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang menjabat pada saat itu. Perjanjian ini awalnya berlaku selama 10 tahun dan berakhir pada Februari 2021, sebelum diperpanjang selama 5 tahun oleh mantan Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Rusia telah menawarkan perpanjangan satu tahun untuk perjanjian tersebut pada September tahun lalu. Trump sempat mengatakan tahun lalu bahwa tawaran itu “terdengar seperti ide yang bagus”. Namun, Kremlin tidak pernah menerima jawaban resmi dari AS.
Tanpa ada kesepakatan kedua negara untuk memperpanjangnya, maka perjanjian nuklir itu resmi berakhir pada Kamis (5/2) waktu setempat.
Trump, dalam pernyataan via Truth Social yang diposting beberapa jam setelah perjanjian New START berakhir, menyebut perjanjian nuklir itu sebagai “kesepakatan yang dinegosiasikan dengan buruk oleh Amerika Serikat, selain segala hal lainnya, telah dilakukan secara terang-terangan”.
“Daripada memperpanjang ‘NEW START’, kita seharusnya meminta para ahli nuklir kita untuk mengerjakan perjanjian baru yang lebih baik dan dimodernisasi yang dapat berlaku dalam jangka waktu yang lama di masa depan,” cetus Trump.
Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari Rusia terkait pernyataan Trump tersebut.
Sebelumnya, otoritas Rusia menegaskan “tidak lagi terikat” dengan perjanjian nuklir dengan AS yang berakhir pada 5 Februari. Namun, penasihat Kremlin Yury Ushakov mengatakan bahwa Putin menekankan jika Rusia “akan mengambil tindakan secara terukur dan bertanggung jawab” setelah perjanjian nuklir itu berakhir.
(nvc/idh)