Dirangkum, Selasa (20/1/2026), pernyataan SBY tersebut disampaikan melalui akun X resminya, @SBYudhoyono. SBY pun meminta agar PBB bergerak mengajak pemimpin dunia untuk melakukan pencegahan.
Diketahui, SBY mulanya merasakan pengalamannya dalam mendalami geopolitik dunia puluhan dekade ini.
“Tiga tahun ini, saya mengikuti perkembangan dunia. Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini. Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,” kata SBY.
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berakhir pada Perang Dunia III. Dia menyebut pola yang terjadi belakangan sama seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).
“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, hari demi hari, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini,” jelasnya.
“Misalnya, munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas. Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi,” lanjut dia.
SBY pun berharap analisanya salah sehingga Perang Dunia III tidak terjadi. Namun, ia menekankan berdoa dan berharap saja tidak cukup menghentikan kemungkinan tersebut.
“Banyak penelitian yang mengatakan bahwa jika terjadi perang dunia, perang total dan perang nuklir, maka kehancuran dunia tak bisa dihindari. Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 miliar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia. Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang. Andaikata 8,3 miliar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan begitu saja mengabulkan kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berusaha untuk menyelamatkan dunianya,” ujar dia.
PBB Diminta Bergerak
Atas kekhawatiran itu, SBY pun memberikan saran dan usulan. Ia menyinggung peran PBB untuk mengajak pemimpin dunia melakukan pencegahan di tengah adanya ancaman perang dunia.
Saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di Persidangan Umum PBB yang bersifat darurat (Majelis Umum Darurat PBB). Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru,” ujar dia.
SBY memahami PBB saat ini tidak berdaya. Namun, ia berharap PBB tidak melakukan pembiaran. “Saya tahu, boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berdaya.Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga tidak berbuat apa-apa,” imbuhnya.
Ia juga mengerti bahwa pendapatnya ini mungkin tidak akan diterima oleh banyak penguasa dunia. Meski begitu, ia yakin jika ada upaya maka akan ada jalan.
“Mungkin saja, seruan para pemimpin sedunia itu ‘bagai berseru di padang pasir’. Artinya, tak akan diindahkan.Tetapi, mungkin juga itu awal dari kesadaran, kemauan, dan langkah-langkah nyata dari bangsa-bangsa sedunia untuk menyelamatkan dunia yang kita cintai ini. Ingat, jika ada kemauan, pasti ada jalan,” tutur dia.
Sekadar informasi, kondisi geopolitik dunia memang sedang memanas beberapa bulan terakhir. Perang antarnegara di beberapa wilayah terjadi seperti Rusia-Ukraina, Thailand-Myanmar, Israel-Palestina, hingga memanasnya Timur Tengah.
Kondisi tersebut diperburuk dengan Amerika Serikat (AS) yang belakangan mengusik beberapa negara. Yang baru-baru ini terjadi yakni ditangkapnya mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Kemudian ambisi Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok Greenland yang kemudian ditanggapi secara keras oleh negara-negara di Eropa yang tergabung dalam NATO.
Tak cuma mengecam, negara-negara di Eropa tersebut pun mengirimkan pasukan militer ke wilayah Greenland untuk mencegah ambisi Trump. Tak tinggal diam, Trump, atas nama keamanan nasional, pun membalas dengan menerapkan tarif tinggi untuk negara-negara yang membela Greenland tersebut.
Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menilai pernyataan SBY mengenai kekhawatirannya terhadap isu perang dunia ke-3 itu sebagai sebuah alarm, justru bukan diartikan untuk menambah ketakutan.
“Saya menghormati peringatan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 dan juga negarawan yang puluhan tahun menekuni isu perdamaian dan keamanan internasional. Kekhawatiran beliau soal risiko eskalasi menuju konflik yang lebih luas patut dibaca sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah ketakutan, tetapi untuk memperkuat ikhtiar de-eskalasi,” kata Amelia kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Amelia mengatakan Kementerian Luar Negeri RI harus proaktif menyuarakan penghormatan dunia terhadap hukum internasional. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap WNI terjamin di luar negeri.
“Terkait PBB, saya melihat Kemlu RI dan pemerintah memang perlu lebih proaktif mendorong langkah-langkah strategi melalui jalur multilateral, mulai dari memperkuat diplomasi pencegahan, mendorong forum-forum darurat yang relevan,” kata Amelia.
“Memastikan perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan serta menegakkan penghormatan pada hukum internasional. Tujuannya jelas memperlebar ruang dialog sebelum ‘ruang dan waktu’ pencegahan semakin sempit seperti yang diingatkan Pak SBY,” sambungnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan Kemlu RI harus mewujudkan perdamaian secara bebas aktif. Kendati demikian, hal ini juga harus dibarengi dengan penguatan fondasi di dalam negeri.
“Namun dorongan ke PBB itu harus berjalan seiring dengan penguatan fondasi di dalam negeri. Saya sejalan dengan penekanan Menlu Sugiono bahwa kebijakan luar negeri dimulai dari dalam negeri,” ujar Amelia.
“Kebijakan luar negeri akan kuat kalau ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga benar-benar siap. Dari situ, Indonesia bisa lebih efektif mendorong perdamaian secara bebas-aktif, kredibel, dan berorientasi pada hasil,” sambungnya.
(yld/fas)
About the Author
