Penandatanganan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Prabowo dan Albanese meneken langsung dokumen perjanjian tersebut.
Penandatanganan itu juga menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara, dari pihak Australia yakni Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.
Prabowo Bicara Pentingnya Traktat Keamanan
Prabowo menyebut perjanjian itu merupakan penegasan hubungan erat Indonesia dan Australia. Perjanjian itu ditujukan untuk menjaga keamanan nasional masing-masing negara.
“Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing. Serta memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indopasifik,” kata Prabowo.
“Bagi Indonesia hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif,” ujar Prabowo.
“Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk berdampingan hidup dan kita memilih membangun hubungan tersebut di atas dasar saling percaya dan iktikad baik,” lanjutnya.
Prabowo menyatakan Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Dia berkomitmen terus menjaga hubungan baik dengan negara lain.
“Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan kita tidak punya musuh manapun, untuk kami percaya bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan kita,” ujarnya.
Sahabat Dekat
Albania mengapresiasi tercapainya kesepakatan Traktat Keamanan Bersama untuk memperkuat strategi kemitraan dengan Indonesia. Ia menilai hubungan Indonesia dan Australia bukan hanya mitra kerja, tapi juga sebagai teman dekat.
Albanese mengatakan penandatanganan ini merupakan momen bersejarah karena kembali dilakukan sejak tiga dekade lalu pada masa pemerintahan PM Australia ke-24 Paul Keating dan Presiden RI Soeharto pada Desember 1995.
“Perjanjian ini mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara kita di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif kita. Ini dibangun di atas sejarah kerja sama pertahanan yang dimulai sejak tiga dekade lalu pada masa pemerintahan Keating dan Soeharto, yang ditandatangani pada bulan Desember 1995,” ujarnya.
“Hari ini saya sangat senang menandatangani perjanjian ini dengan Bapak Presiden. Sebuah momen bersejarah dalam hubungan negara kita dan pengakuan bahwa cara terbaik untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan kita adalah dengan bertindak bersama,” lanjutnya.
Albanese mengungkap perjanjian ini sekaligus menandakan hubungan Australia dan Indonesia yang lebih kuat. Ia pun mengapresiasi kepemimpinan Prabowo dengan komitmen pribadinya memajukan keamanan di seluruh kawasan.
“Perjanjian ini menandakan bahwa hubungan Australia dan Indonesia lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa kita menandatangani perjanjian ini hari ini adalah bukti kuat kepemimpinan Presiden Prabowo dan komitmen pribadinya untuk memajukan keamanan di kawasan kita dan bahkan di seluruh dunia,” ujarnya.
Melalui perjanjian ini, Albanese menyebut Indonesia bukan sekadar mitra tapi juga sahabat dekat. Ia berkomitmen untuk terus membangun kerja sama yang signifikan di masa depan dengan Indonesia.
“Seperti yang telah saya katakan, perjanjian ini merupakan perluasan signifikan dari kerja sama keamanan dan perlindungan kita yang sudah ada. Ini menunjukkan kekuatan kemitraan kita dan kedalaman kepercayaan serta kerja sama kita. Australia dan Indonesia berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra; kita adalah sahabat dekat,” ujarnya.
Bukan Pakta Militer
Menteri Luar Negeri Sugiono menjamin tidak ada pakta militer dalam Traktat Keamanan Bersama RI-Australia. Dia mengatakan perjanjian itu merupakan hasil konsultasi kedua negara.
“Tentu saja berdasar pada hukum-hukum internasional yang berlaku, kemudian juga berdasar pada penghormatan masing-masing pihak terhadap integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan.
Sugiono mengatakan perjanjian ini bukan hal baru. Dia mengatakan sudah ada perjanjian antara RI dan Australia yang ditandatangani PM Australia ke-24 Paul Keating dan Presiden ke-2 RI Soeharto pada Desember 1995.
“Yang kalau ditinjau dari sisi historisnya, perjanjian ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru, modelnya juga kita mengambil model dari apa yang disebut Perjanjian Lombok yang tadi disampaikan pada tahun ’95. Kemudian isu-isu yang menjadi perhatian bersama tentang keamanan nanti dibahas dalam forum konsultasi ini. Intinya kurang lebih seperti itu,” ujarnya.
Sugiono menyebut tidak ada pakta militer antara RI dan Australia. Dia menyebut tidak ada perjanjian ancaman terhadap salah satu negara adalah ancaman bersama.
“Ini bukan merupakan pakta, ini bukan merupakan, bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” ujarnya.
Sugiono mengatakan traktat itu berisi berbagai forum konsultasi bilateral maupun multilateral yang selama ini telah berjalan. Dia mengatakan kedua negara membangun ruang dialog rutin untuk saling bertukar pandangan soal situasi keamanan dan strategi kepentingan.
“Konsultasi ini kan kita kayak misalnya menlu antar-ASEAN itu juga kan ada forum konsultasinya, ada retret, nanti pertemuan menteri luar negeri, ada nanti pertemuan para pemimpin, ada summit segala macam. Dan juga ada konsultasi-konsultasi bilateral dengan Singapura kita ada, dengan, dengan Jepang itu ada 2 plus 2 juga begitu kan. Australia ada 2 plus 2, Tiongkok ada 2 plus 2 gitu kan. Kita ini saling, saling bicara lah,” ujarnya.
Sugiono menyebut kolaborasi antarnegara menjadi semakin penting di tengah kondisi global saat ini. Dia mengatakan Indonesia dan Australia berharap memiliki pemahaman yang sama terhadap perkembangan global.
“Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang,” ujar Sugiono.
Apa Untungnya bagi Indonesia?
Sugiono menjelaskan bahwa posisi Indonesia dan Australia tidak bisa lepas dari dinamika global dan regional. Menurutnya, situasi keamanan kawasan dan dunia saling mempengaruhi sehingga perlu direspons melalui kerja sama dan komunikasi antarnegara.
Jadi apa yang terjadi di kawasan ini, kemudian apa yang terjadi di dunia secara global itu saling mempengaruhi,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menlu Sugiono (Eva/detikcom)Foto: Menlu Sugiono (Eva/detikcom)
Sugiono mengatakan masing-masing negara juga memiliki kepentingan nasional, misalnya terkait perlindungan, integritas wilayah, dan kedaulatan negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi prasyarat penting agar agenda pembangunan dan sasaran nasional dapat berjalan optimal.
“Kita mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita. Kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pimpinan pemerintahan oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugiono.
Sekjen Gerindra ini menekankan bahwa tanpa suasana yang stabil dan damai, berbagai tujuan strategis Indonesia akan sulit tercapai. Potensi konflik dan ketegangan justru dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan nasional kita ini, kita perlu, satu, suasana yang stabil, suasana yang tenang, suasana yang sejuk, damai. Karena kalau tidak ada kestabilan, tidak ada, tidak ada, atau adanya ketegangan atau konflik, itu akan membuat keinginan dan kepentingan serta cita-cita kita tadi tidak bisa tercapai,” ucapnya.
Atas dasar itu, Indonesia memandang perlunya membangun dan memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara di kawasan, termasuk Australia. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan terciptanya lingkungan yang lebih kondusif sehingga kepentingan dan tujuan nasional Indonesia dapat terlaksana.
“Jadi di situ saya kira kenapa kita penting untuk membuat kerja sama-kerja sama dengan negara-negara di kawasan, negara-negara di sekitar kita supaya apa yang menjadi tujuan dan kepentingan kita bisa terlaksana dan tercapai,” ujarnya.
(isa/isa)
About the Author
