Para menteri dalam negeri sepakat menerapkan aturan baru terkait deportasi, proses suaka, dan pembagian beban finansial antarnegara anggota.
Poin utama reformasi migrasi UE:
Deportasi lebih cepat dan tersingkir migran diperketat
Penetapan daftar “negara ketiga yang aman” dan “negara asal yang aman”
Pembentukan dana dengan kontribusi bersama sebesar €430 juta (sekitar Rp 8,35 triliun)
Rencana tambahan relokasi 21.000 orang migran
Tiga opsi pembagian beban: relokasi, pembiayaan, atau langkah alternatif
Kecuali, Yunani, Italia, dan Spanyol masuk daftar negara yang menerima tekanan migrasi terbesar
Para menteri mengatakan perubahan ini memungkinkan penolakan permohonan suaka dengan lebih cepat bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan.
Menteri Imigrasi Denmark, Rasmus Stoklund, menegaskan, “Kami akan bisa menolak mereka yang tidak punya alasan untuk mencari suaka di Eropa dan memulangkan mereka lebih cepat. Akses ke Eropa tidak dapat dikendalikan oleh penyelundup manusia.”
Komisioner Migrasi UE, Magnus Brunner, menambahkan bahwa reformasi ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa kita kembali mengendalikan apa yang terjadi,” ujarnya.
Namun, kelompok hak asasi manusia mengecam keras langkah tersebut. Olivia Sundberg Diez dari Amnesty International membandingkan kebijakan itu dengan pengetatan migrasi era pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS).
Ia berjanji kepada anggota parlemen untuk menolak langkah tersebut, memperingatkan bahwa kebijakan baru itu “akan menimbulkan dampak serius bagi para migran dan komunitas yang menerima mereka.”
Anggota Partai Parlemen Hijau Prancis, Melissa Camara, juga menilai reformasi ini sebagai “pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar dan hak asasi manusia.”
Reformasi suaka picu kekacauan politik baru
Reformasi ini merupakan bagian dari Pakta Migrasi dan Suaka dari UE yang baru, yang mencakup perluasan mekanisme deportasi serta pembentukan “pusat pemulangan” bagi pencarian suaka yang ditolak. Pusat tersebut bisa berada di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa. Austria dan Denmark diperkirakan akan mencari negara mitra di luar UE untuk menampung pusat-pusat ini.
Namun, tidak semua negara anggota sepakat. Sejumlah pemerintah tetap menolak menerima pencari suaka atau memberikan dukungan dana. Seusai pertemuan pada Senin (8/12), Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima tambahan pencari suaka maupun memberikan kontribusi finansial.
Reformasi ini dirancang untuk menjembatani perpecahan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak krisis migrasi 2015, ketika lebih dari satu juta orang datang ke Eropa untuk melarikan diri dari konflik di Suriah dan Irak.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani
(ita/ita)
About the Author
