Purbaya mengatakan sampai saat ini belum diajak bicara lagi soal rencana tersebut, meskipun Presiden Prabowo Subianto sudah mengiyakan usulan Tito.
Purbaya bilang ide Tito memang bisa dilakukan. Alasan yang ingin disalurkan adalah barang cacat produksi, bukan balpres tekstil impor ilegal.
“Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik, di kawasan berikat, mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Prabowo juga meminta Purbaya mengizinkan barang itu keluar dari pengawasan kepabeanan serta bebas pajak PPN. Hal ini juga bisa saja dilakukan menurut Purbaya.
“Bisa lah, gampang itu kan ada bencana, ada yang menyampaikan,” kata Purbaya.
Usulan Mendagri Tito Karnavian
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat melaporkan ada dua perusahaan garmen di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ingin menyampaikan pakaian sisa ekspor ke wilayah bencana. Jumlahnya sebanyak 125 ribu potong.
“Mereka banyak menyimpan reject ekspor karena kurang standar sedikit, mereka simpan. Itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami, sudah ada yang menyiapkan 100 ribu pcs dan 25 ribu pcs,” kata Tito dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Hanya saja, kata Tito, untuk pakaian tersebut bisa keluar harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan. Ia pun meminta dukungan kepada dua instansi tersebut agar menyetujuinya.
“Kalau kami sarankan, ini ada UU-nya, ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan, asal ada surat permintaan resmi dari instansi. Kami sudah mengeluarkan surat resmi, kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan supaya bisa dikirimkan secepatnya mungkin 125 ribu pcs,” papar Tito.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto langsung menanggapi hal tersebut. Dia menilai permulaan ini cukup bagus, namun meminta agar pakaian tersebut benar-benar disalurkan.
“Saya kira bagus ini, Menteri Keuangan. Dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi. Kemendagri yang menerima, bertanggung jawab ya dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” pesan Prabowo.
(hal/hns)
About the Author
