Palembang, rakyatpembaruan.com –
PEMANGKASAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) HINGGA 39 Persen Tak Menyurutkan Semangat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru Untuce Menjaga Leju Pembangunan di Bumi Sriwijaya. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) Di Griya Agung, Senin (6/10/2025), Herman Deru Menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah Harak Segerera Stababalan Langkah Strategi Demi Demi Demi Demi MibiMaMiMISHIS Demi Rangkah Demi Meri Demi Menjaga Menjaga Menjaga Menjaga MenjAkah Demi Rangkah Demi Rangkah Demi Rangkah Demi Rangkah Demi MenjAGISI MERLANGISHIS Demi ManKah Demi Mankah
Rakor yang mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia” ini dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sumsel, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Forum Tersebut Menjadi Ajang Penting Membahas Strategi Adaptif Daerah Menghadapi Situasi Fiskal Nasional Yang Menantang.
Menurut Laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sumsel, Rahmadi Murwanto, Alokasi Tkd Tahun 2026 Untaksel Mengalami Penurunan Hingga 39,38 Persen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Bahkan Terpangkas HINGGA 71,7 Persen, Sementara Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Anjlok 83,6 Persen. Hanya Dak Nonfisik Yang Mengalami Sedikit Peningkatan Sebesar 2,6 Persen.
Menanggapi Hal ini, Gubernur Herman Deru Mengingatkan Seluruh Kepala Daerah Agar Tidak Menjadikan Pemangkasan Ini Sebagai Alasan Terhentinya Pembangunan. IA Menankan Perlunya Sinergi, Inovasi, Dan Efisiensi Program Program Program Prioritas Prioritas Berjalan.
“Pembangunan Kita Tidak Boleh Stick, Tidak Boleh Stagnasi. Kita Haruus Tetap Bergerak Gelangan Solusi Cerdas Dan Kolaboratif,” Tegasnya.
Ia Menegaska Bahwa Salah Satu kunci utama untuk menjaga keberlangsungan Pembangunan adalah penggarat Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (pad). Pemerintah Daerah Haru AKTIF SUMBER PENDAPATAN BARU, TERMASUK DARI SEKTOR-SEKTOR PAJAK BELUM TERGARAP MAKSIMAL.
Herman Deru Menyebutkan, Dari Sekitar Empat Juta Kendaraan Terdaftar Di Sumsel, Hanya Sekitar Satu Juta Yang Yang Memberar Pajak. “Kita Harus Tahu apa P ituebab masyarakat tidak membaya paji kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memilisi terhadap pembangunan,” Ujarnya.
Selain Sektor Pajak, Gubernur Rona Menyoroti Pentingnya Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Mesin Penggerak Ekonomi. Ia meminta Agar Bumd di seluruh Kabupaten/Kota mampu menjadi perausahaan Yang produktif dan berkontribusi terbadap pendapatan daerah.
Tak Hanya Soal Penerimaan, Gubernur Jaga Menankan Pentingnya Pengawasan Dan Pencegahan Kebocoran Anggara. IA meminta aparat Pengawas magang Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, Dan BPK BPK BERSINERGI MELAKUKAN DETEKSI DINI AGAR SETIAP RUPIAH ANGGARAN DIGUNANAN TEPAT SASARAN.
Sementara Itu, Rahmadi Murwanto Dari Djpb Sumsel Menegaska Bahwa Meski Terjadi Pemangkasan, Pemerintah Daerah Tetap Dapat SeKaJukan Pembiayaan Longanan Longeran, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Irigasi, Iriigasi, Iriguman, Iriguman, Iriigasi, Iriguman, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriguman, Iriigasi, Iriguman, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasia, Iriigasi, Iriigasi, Iriigasia, MELLALUI STRATEGI “JEMPUT BOLA”.
“Kita Harus Proaktif, Data Menyiapkan, Dan Memperjuangkan Kebutuhan Daerah Agar Tetap Mendapat Dukungan Pusat,” Ujarnya.
Rakor ini menjadi momentum memping bagi seluruh kepala daerah di sumsel unkuat koordinasi fiskal dan memastikan pembangunan tetap bergerak meski di tengah tianan anggaran (/rp)
About the Author
