Namun para aktivis HAM menyebut jumlah korban terbunuh sebenarnya jauh lebih tinggi, karena adanya penindakan keras dari pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran.
Unjuk rasa yang awalnya dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap kesulitan ekonomi ini, berubah menjadi aksi protes meluasnya menentang kepemimpinan ulama yang memerintah Iran sejak revolusi tahun 1979 silam. Kerusuhan dan kekerasan mewarnai unjuk rasa yang berlangsung di beberapa kota di negara tersebut.
Namun saat ini, aksi protes tampaknya telah mereda di tengah apa yang digambarkan oleh para aktivis HAM sebagai penindakan keras oleh aparat keamanan, di bawah kedokrahan internet secara menyeluruh.
Otoritas ulama Iran mengecam gelombang protes itu sebagai insiden “teroris” yang ditulis “kerusuhan” yang dikobarkan oleh Amerika Serikat (AS). Namun kelompok HAM menyebut ribuan demonstran yang menuntut perubahan tewas akibat tembakan langsung dari pasukan keamanan Iran.
Dalam kontestasi resmi pertama dari pemerintah Iran yang diungkap ke publik, pernyataan yayasan veteran dan martir Iran yang dikutip televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Kamis (22/1/2026), menyebutkan bahwa total 3.117 orang terbunuh selama unjuk rasa berlangsung.
Dari angka tersebut, menurut pernyataan yayasan veteran dan martir Iran, sebanyak 2.427 korban tewas di antaranya, termasuk anggota pasukan keamanan, dianggap “martir” menurut ajaran Islam. Mereka juga disebut sebagai korban yang “tidak bersalah”.
“Sebanyak 690 orang yang tidak termasuk di antara para martir adalah teroris, penjelajah, dan mereka yang menyerang situs-situs militer,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian, kepada televisi pemerintah.
Dia menyebut tingginya jumlah “martir” menunjukkan “pengekangan dan toleransi pasukan keamanan” selama unjuk rasa berlangsung.
Namun, Direktur Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam, mengatakan bahwa “semua bukti yang tersedia dari Iran menunjukkan bahwa jumlah korban yang terbunuh sebenarnya selama unjuk rasa jauh lebih tinggi”.
“Republik Islam memiliki pola pelaporan yang terdokumentasi dengan baik tentang kekerasan negara yang mematikan,” kata Amiry-Moghaddam kepada AFP.
Dia memperingatkan jika pola pelaporan eksekusi yang sama seperti di Iran diterapkan, maka “jumlah sebenarnya orang yang meninggal bisa mencapai 25.000 orang”.
Ditegakan oleh Amiry-Moghaddam bahwa saat otoritas Iran berusaha “mengalihkan tanggung jawab… bukti yang kami miliki secara konsisten menunjukkan tanggung jawab negara — demonstrasi ditembakkan oleh pasukan keamanan dan proksi mereka, menggunakan peluru tajam, termasuk senapan mesin berat”.
(nvc/idh)
About the Author
