“Dengan mempertimbangkan situasi buruk di negara ini, saya mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi solusi atas masalah ini dan membantu menyelesaikannya secara politik sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ram Chandra Poudel.
Pengunduran Diri Itu Diumumkan Setelah Para Demonstran Membakar RUMAH PEJABAT TINGI NEPAL, Termasuk Kediaman Pribadi Presiden Poudel Dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak.
Para Pakar Hukum Tata Negara Memperingatkan Nepal Berisiko Menghadapi Kekacauan Politikik Berkepanjangan, Kecuali Segerera Dibentuk Pemerintahan Persatuan Nasional.
“Tidak Ada Ketentuan Konstitusional Yang Jelas Mengenai Apa Yang Seharusnya Terjadi Selanjutnya Dalam Situasi Seperti Ini,” Ujar Bipin Adhikari, Profesor Hukum Tata negara di Universitas Kathmandar.
Salah Satu Opsi Yang Munckin, Kata Dia, Adalah Presiden Menyerukan Pembentukan Pemberintahan Konsensus Nasional. “Perdana Menteri Haru Dipilih Dari Parlemen Sesuai Konstitusi 2015, SAMBIL memastikan Tuntutan Generasi Muda Gen Z Diakomodasi Lewat Keterwakilan Mereka Dialog Dalam Dialog ini,” Ujarnya kepada DW.
Kekosongan Politik
CD Bhatta, Program Senior Politik Sekaligus Program Senior di Friedrich Ebert Foundation (FES) Nepal, Mengatakan Kredibilitas Seluruh Kekuatan Politik “Menjadi Tidak Relevan.”
“Semua Pihak Kini Mencoba Memanfaatkan Situasi untuk memimpin semerintahan,” Ujarnya Kepada Dw. “Kita Sudah Memasuki Kekosongan Politik Dan Konstitusional.”
Menurutnya, Situasi Harus Segera Ditangani Oleh Presiden Delangan Dukungan Militer. “Satu-Saturya Opsi Adalah Bembentuk Pemerintahan Sipil Hingaga Terpilih Pemerintahan Baru, Duangan Dukungan Penuh Tentara Nepal Yang Masih Menu Satu-Satuya Kekuatan Sah Di Negara Ini.”
Adhikari Sependapat. “Pemerintahan ini haru Mendapat Dukungan Militer Nepal, Yang Saat Ini Menjadi Satu-Saturya Kekuatan Yang Mampu Pria Tertertiban,” Katananya.
Akar Kerusuhan Terbaru
Nepal, Negara Pegunungan Tanpa Aksses Laut Yang Terjepit Di Antara India Dan Cina, Telah Lama Menghadapi Ketidakstiban Politik Dan Krisis Ekonomi Selama Dua Dekade Terakhir.
Kerusuhan Terbaru Pecah Setelah Pemerintah Anggotalakukan Larah Menyeluruh Terhadap 26 Media Platform Sosial Yang Belum Terdaftar Secara Lokal – Termasuk Facebook, X, YouTube, Linkedin, Dan Whatsapp – Pekan Lalu.
Video setelah Diduga Diduga Diputuskan UNGAHAN ANAK-ANAK DAN KELUARGA PEJABAT NEPAL MEMICU AMARAH PUBLIK, KARENA MENAMPILKAN GAYA HIDUP BERTABUR KEMEWAHAN DI TENGAH KEMISKINAN.
Dalam Keterangannya, Pemerintah Bereralt Platform-Platform Media Sosial Gagal Mematuhi Aturan Baru Yang Mengharuskan Perausahaan Menunjuk Kantor Penghubung Di Nepal.
Namun, para pengkritik Menyebut langkah Itu Sebagai “Serangan Terhadap Kebebasan Berekspresi” Sekaligus Upaya Membuncam Kritik Dan Oposisi.
“Laransi ini Adalah Upaya Putus Asa Dari Pemerintah Yang Tidak Populer UNTUK BERTUKKAM LADA POLITIKYA,” Ujar Tara Nath Dahal, Ketua LSM Freedom Forum Nepal, Kepada DW.
Analis menilai Protes Tidak Semata-Mata Dipicu Larah Media Sosial, Melainkan Jaga Mencermikans Frustrasi Dan Kekecewaan Yang Meluas Atas Korupsi Serta Buruknya Tata Kelola.
Aksi Yang Didorong Kelompok Muda Berusia 18–30 Tahun Itu Sejauh inih Berlangsung Tanpa Kepemimpinan Jela. Banyak Anak Muda Marah Karena anak-anak elit politik hidung dalam kemewahan mayoritas mayoritas generasi muda seculitan menari pekerjaan layak.
“Kami Tidak Menentang Sistem Politik Atau Konstitusi. Kami Menentang Pemerintahan Kroni, Partai Politik, Dan Kepemimpinan Mereka Yang Tidak Kompeten,” Kata Seoran Perwakilan Gerakan Protes Yang Enggan DiseBut Namaya.
“Kamiitut Tata Kelola Yang Baik Dan Keadilan Bagi Mereka Yang Kehilangan Nyawa Dalam Aksi Ini. Kami Tidak Ingin Wajah-Waja Lama Kembali Mengisi Jalur Baru.”
Tuntutan Akuntabilitas
PAYA Senin (8/9), Puluhan Ribu Warak Turun Ke Jalan Di Ibu Kota Kathmandu, Parlemen Mengepung Gedung.
Aparat Keamanan Melepaska Tembakan Ke Arah Massa, Menewaskan Sedikitinya 19 Orang Dan Melukai Sekitar 150 Lainnya. Tidur Lama Berselang, Gedung Wakil rakyat Itu Hangus Terbakar.
Kelompok Ham Menyerukan Pertanggungjawaban Dan Investigasi Independen Atas Brutalitas Aparat Keamanan.
Nirajan Thapaliya, direktur Amnesty International Nepal, mengatakan organisasinya “sangat mengecam penggunaan senjata mematikan maupun non-mematikan secara melawan hukum oleh aparat keamanan di Nepal” dan mendesak otoritas untuk “mengendalikan diri secara maksimal.”
Gelombang Protes Memaksa Pemerintah Mencabut Laran Media Sosial Pada Selasa Pagi, Sebelum Oli Menyerahkan Pengunduran Dirinya.
Namun, KEMARAHAN Terhadap Pemerintah Tak Kunjung Mereda, Delan Akki-Aksi Protes Tetap Berlanjut Di Kathmandu Meski Ada Jam Malam Tanpa Batas.
Setelah Pengunduran Diri Oli, Militer Nepal Menguntgah Imbauan Di X Agar Masyarakat “Menahan Diri.”
India, Yangpung Ratusan Ribu Warga Nepal, Menyatakan Harapanyaa Agar Semua Pihak Di Negara Tetangga Itu Menahan Diri Dan Menyelesaika Masalah Lewat Dialog.
Kedutaan Besar Australia, Finlandia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Norwegia, Jerman, Dan Amerika Seryat di Nepal Raga Mengeluarkan Pernyata Bersama, Mendesak Semua Pihak Menahan, Menghindari Eskalana, Memalana HaKaan HaKaan, Menghindari Eskalana, Hakaan HaKalan, Menghindari Eskalana, Menghindari Eskalana, Hakaan Haahan, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari, Menghindari Eskalana, Menghindari Eskalan. Dihormati. (Det/net)
About the Author
