Anutin, seperti dilansir Reuters, Senin (9/2/2026), membubarkan parlemen dan dinamika pemilu mendadak pada pertengahan Desember tahun lalu, di tengah konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Langkah itu, menurut para analis politik, bertujuan untuk memanfaatkan gelombang nasionalisme yang meningkat.
Langkah tersebut akhirnya menjadi pertaruhan yang memberikan hasil yang baik bagi Anutin yang mengambil alih kekuasaan dari PM sebelumnya, Paetongtarn Shinawatra, dari partai populis Pheu Thai yang digulingkan karena percakapan telepon kontroversial dengan mantan pemimpin Kamboja.
Dengan hampir 95 persen Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melaporkan hasil pemungutan suara, hasil sementara yang dirilis oleh Komisi Pemilu Thailand menunjukkan Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin telah memenangkan sekitar 192 kursi.
Perolehan itu paling tinggi jika dibandingkan dengan Partai Rakyat progresif yang meraup 117 kursi dan Partai Pheu Thai, yang didirikan oleh Thaksin Shinawatra, yang mendapatkan 74 kursi.
Menurut penghitungan Reuters berdasarkan data Komisi Pemilu. sejumlah partai politik lainnya meraup 117 kursi dalam parlemen Thailand, yang total memiliki 500 anggota.
“Kemenangan Bhumjaithai hari ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Thailand, baik Anda memilih Partai Bhumjaithai atau tidak,” kata Anutin dalam konferensi pers yang digelar di markas besar Partai Bhumjaithai di Bangkok.
“Kita harus melakukan yang terbaik untuk melayani rakyat Thailand dengan kemampuan kita sepenuhnya,” cetusnya.
Hasil tersebut tergolong luar biasa bagi Anutin dan Partai Bhumjaithai, yang dalam pemilu 2023 lalu hanya menempati peringkat ketiga. Dominasi dalam parlemen Thailand akan semakin memperkuat kekuasaan Anutin.
Sementara itu, Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah mengakui kekalahan partainya saat berbicara kepada wartawan di Bangkok. Dia menyatakan partainya tidak akan bersatu dengan pemerintahan, tetapi juga tidak akan membentuk persekutuan tandingan.
“Kami tetap menganut prinsip kami untuk menghormati partai yang berada di urutan pertama dan haknya untuk membentuk pemerintahan,” ucapnya.
“Jika Bhumjaithai dapat membentuk pemerintahan, maka kami harus menjadi oposisi,” ujar Natthaphong dalam konferensi pers.
Thailand menggunakan sistem perwakilan campuran, di mana 400 anggota parlemen dipilih oleh masing-masing daerah pemilihan (dapil), dan 100 anggota lainnya dipilih berdasarkan pemungutan suara terpisah untuk daftar partai.
Meskipun Bhumjaithai meraup kursi parlemen terbanyak, tampaknya partai tersebut tidak akan mendapatkan mayoritas keseluruhan di majelis rendah parlemen yang beranggotakan 500 orang. Partai Pheu Thai yang pernah menjadi mitra yang bermitra dengan Anutin, dianggap sebagai mitra yang paling mungkin bagi Bhumjaithai.
(nvc/ita)
About the Author
