Jakarta – Pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah penghematan terkait potensi dampak perang yang berkecamuk antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak mengadakan acara open house untuk Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah juga akan mengurangi jumlah perjalanan ke luar negeri sebagai bagian dari penghematan dana mengingat dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah dan perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah, juga telah diperintahkan untuk tidak mengadakan acara open house Idul Fitri.
Anwar mengatakan ini hanyalah langkah hati-hati untuk membelanjakan dana secara bijaksana, mengingat potensi dampak perang tersebut.
“Beberapa orang mungkin bertanya, jika keadaan terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas masih mencukupi, apa perlunya? Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana,” ujar Anwar, dilansir media Free Malaysia, Kamis (12/3/2026).
“Para menteri dan semua anggota pemerintah dan departemen pemerintah telah diberitahu untuk membatasi kunjungan ke luar negeri mereka. “Perjalanan yang sudah direncanakan dan bersifat wajib adalah disampaikan,” katanya pada konferensi pers pada hari Rabu (11/3).
Anwar, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, juga mengatakan bahwa ia telah memerintahkan wakil perdana menteri Fadillah Yusof untuk memimpin komite khusus untuk mengawasi penegakan hukum terhadap penyelewengan bahan bakar RON95 dan solar bersubsidi.
Ia mengatakan bahwa meluncurkan harga minyak pasti akan membuat penyelundupan barang-barang bersubsidi ini semakin menarik bagi para penyelundup.
“Menteri Keuangan II (Amir Hamzah Azizan) akan memimpin komite khusus yang terpisah untuk mempelajari dampak konflik terhadap perekonomian. Komite ini akan bertemu setiap hari dan akan mencakup menteri perekonomian (Akmal Nasir) dan kementerian terkait lainnya,” katanya.
Ia mengatakan bahwa rapat Kabinet khusus akan diadakan pada tanggal 13 Maret untuk mempelajari posisi fiskal negara dan perkembangan terkini di kawasan tersebut.
(ita/ita)
About the Author
