Walikota Palembang Tandatangani Mou Dengan BPS Palembang

Palembang, rakyatpembaruan.com –

PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) PALEMBANG MELLALUI WALIKOTA PALEMBANG, DRS RATU DEWA SECARA RESMI LAKUKAN PENDATIPIANAN NOTA KESEPAKATAN / NEMORANDUM PAHARAN (MOU) PEPALA BPS KOTA PALEMBANG KEKSION ( Herman Deru Dan Kepala BPS Republik Indonesia (RI), Amalia Adininggar Widyasanti Di Griya Agung Palembang, Jumat (12/09)

Darahahui, Bahwa Penandatanangan Tersebut Dilakukan Setelah Dilakukanya Jada Penandatanangan Noda Kesepakatan Antara Gubernur Sumsel Delangan Kepala Bps Ri.

Tidak Hanya Walikota Palembang, Penandatananan Nota Kesepakatan Tersebut Jagi Dilakukan Oheh Seluruh Kepala Daerah (Walikota/Bupati) Se-Sumatara Selatan Deripait Penyuan, Pemanfaatan dan Data PEMEMBIMAN DENSIMAN DENSIMAN DENSIMAN DENITIMAN DENSIAJAN DANAJIAN DATERIKAN, Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru Dalam Sambutan Menyampaikan, Bahwa Saik Ini Hanya Dua Provinsi Yang Baru Melakukan Penandatananan Nota Kesepakatan Tersebut, Yakni Provinsi Riau Dan Sumatera Selatan.

“Sayajak Bupati Dan Walikota BPSama BPS Menandatang Nota Kesepakatan Ini Agar Kita Diberikan Dashboard Yang Jelas. Karena Dalam Setiap Dang Tenu Kita Haru Butuh Data,” Kata Herman.

Herman Deru Ruga Meminta Kepada Bps Seluruh Kabupaten Kota Se-Sumatera Selatan untuk Pro Aktif Dalam Dalam Data Menyampaikan Dan Saran Kepada Daerah Masing Masing.

“Karena Tidak Minjkin Kita Bisa Fokus Dalam Satu Program Tanpa Kita Panya Data Yang Akurat,” Tegasnya.

“Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Setinggi Tingginya Kepada Seluruh Kepala Daerah Se-Sumatera Selatan Atas Komitmen Pembangunan Yang Dilakukan Selama Ini,” UCAP Herman Deru.

Sebelumnya, Walikota Palembang, Drs Ratu Dewa Juta telah Menegaskan Komitmennyna untuk Mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang Dalam Proses Data Pengambilan Di Lapangan.

Dikahui bahwa, langkah tersebut dilakukan guna memastikan informasi yang dihimpun akurat, lisingga kebijakan yang diAMTE Tepat sasaran Dan Dirasakan Langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dikalaahui bahwa, langkah tersebut dilakukan guna memastikan informasi yang dihimpun akurat, sehingga kebijakan yang diambil tebut dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarak.