Jakarta – Pemerintah mulai menggodok kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan harga energi yang menimbulkan konflik di timur tengah. Beberapa skenario kebijakan seperti skema kerja fleksibel work from home (WFH) hingga beberapa stimulus ekonomi mulai disiapkan.
Rapat koordinasi dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) kemarin malam dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ikut dalam rapat tersebut membocorkan pembahasan dalam rapat tersebut.
Skema WFH direncanakan ditetapkan satu hari dalam seminggu. Tito bilang skema ini sepertinya sudah disetujui mayoritas kabinet.
“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah hampir mengarahkan kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama,” kata Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Dia juga mengatakan ada beberapa stimulus ekonomi yang akan dilakukan pemerintah, hanya saja Tito masih enggan buka-bukaan. Dia bilang hasil rapat koordinasi kemarin malam akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi saya tidak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus melaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden,” kata Tito.
Tito melanjutkan, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat tersebut sudah hampir final. Kini kabinet tinggal menunggu keputusan Prabowo, setelah kebijakan baru itu diumumkan.
“Setelah nanti pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, atau Mensesneg, itu saya tidak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan,” papar Tito.
Pemerintah Siap WFH
Di sisi lain, Tito mengatakan jajaran pemerintah siap untuk melakukan skema kerja WFH. Sebab, di era pandemi COVID-19, skema ini sudah dilakukan alias bukan sesuatu yang baru. Saat itu, pemerintahan bisa tetap berjalan meski ada ASN yang WFH.
“Saya yakin tidak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” beber Tito.
Untuk pemerintah daerah, skema kerja WFH juga banyak dilakukan saat pandemi. Dia yakin jajaran pemerintah daerah juga sudah berpengalaman.
Hanya saja, untuk kepala-kepala daerah baru, Tito mengatakan dirinya mungkin akan memberikan arahan khusus terlebih dahulu jika kebijakan ini diterapkan.
“Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani darurat, sakit rumah, kebersihan harus tetap jalan,” papar Tito.
(hal/ara)
About the Author
