“Saya ingat kan beberapa waktu lalu, ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah yang ditempati, sebenernya kalau saya sih mau saja naikin, tapi pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan,” kata Purbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di Youtube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Oleh karena itu, Purbaya meminta agar kepala daerah memperbaiki tata kelola dan penyerapan uang belanja daerah dengan cepat. Menurut Purbaya, jika 2 triwulan ke depan sudah lebih baik, yaitu triwulan keempat dan triwulan pertama tahun 2026, maka dia dapat memiliki dasar untuk memberi masukan kepada Presiden Prabowo untuk menaikkan dana transfer daerah tersebut.
“Jadi saya minta ke gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola, dan penyerapan uang daerah, 2 triwulan ke depan saya lihat seperti apa, kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi kan lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya, nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan ke dua, saya bisa tambah berapa uang yang bisa saya untuk TKD,” kata Purbaya.
“Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik, karena kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, Presiden kurang suka rupanya, tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya tidak ada masalah yang kita naikkan. Jadi untuk bantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan rekam jejak seperti itu,” katanya.
Sebab menurutnya menjaga tata kelola dan integritas adalah modal utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Sebab jika kepercayaan masyarakat hilang, pembangunannya membutuhkan waktu yang lama.
“KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan berharap supaya ekonomi daearah semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” katanya.
Selain itu Purbaya juga meminta agar Pemda mengelola dana dengan bijak, ia juga meminta agar dana tersebut jangan dibiarkan parkir di kas, tetapi tidak dibelanjakan. Purbaya juga meminta Pemda untuk mengakselerasi belanja yang produktif, sehingga belanja tidak perlu menunggu hingga akhir tahun.
“Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat, dan lebih transparan, gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan, jika semuanya ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, ekonomi daerah semakin tangguh,” katanya.
“Yang paling penting bagi saya adalah saya punya landasan untuk mengatakan ke atas daerah harus ditambah uangnya jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih kita bisa menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional,” imbuhnya.
(yld/imk)