Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027. Arumsari menyebutkan juga akan mengkaji penerima manfaat agar tepat sasaran dengan program tersebut.
“Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027,” kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penentuan penerima manfaat tersebut.
“Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain,” kata Arum.
“Yang intinya memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya,” sambungnya.
Ia menyebutkan halaman yang diterima BGN akan berubah sesuai dengan penyesuaian anggaran. Menurut dia, nilai dari halaman indikatif yang didapat akan turun sesuai dengan kebijakan efisien di BGN.
“Nah, beberapa hal sudah kami latihan, sudah kami latihan, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi,” ujar dia.
Saya berharap dengan demikian tujuan intervensi agar penerima manfaat MBG tercapai. Arum juga menyinggung siswa SMA ‘kelas atas’ dengan uang saku tinggi seharusnya tidak mendapat MBG.
“Tujuannya adalah bagaimana agar indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh mudah, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya,” kata Arumsari.
“Mungkin yang high class jadi tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contohnya. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Arumsari juga menekankan dana BGN 2027 masih menggunakan pos anggaran pendidikan dan kesehatan. “Sekarang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya,” imbuhnya.
(dwr/maa)
About the Author
