Jakarta – Otoritas India telah mendeportasi hampir 5.000 warga negara Bangladesh sejak partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi merebut kekuasaan di Benggala Barat bulan lalu.
Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi menang telak dalam pemilihan bulan lalu di Benggala Barat, negara bagian perbatasan timur yang berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa. Partai tersebut mengusung janji untuk “mendeteksi, menghapus, dan mendeportasi” para migran ilegal.
India memiliki perbatasan yang panjang dan rawan dengan Bangladesh yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana migrasi secara historis dipicu oleh kesulitan ekonomi dan ikatan keluarga yang telah lama terjalin.
Setelah berkuasa, pemerintahan baru Benggala Barat memerintahkan pembentukan pusat-pusat terpencil untuk warga Bangladesh tanpa dokumen dan pengungsi Rohingya, yang melarikan diri dari sana di Myanmar.
Ketua Menteri Negara Bagian Suvendu Adhikari, berbicara pada hari Minggu (7/6) waktu setempat, mengatakan hampir 5.000 warga negara Bangladesh telah dideportasi.
“Kami telah memulai pekerjaan deportasi untuk penyusup Bangladesh yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan,” kata Adhikari. Dia menambahkan bahwa pemerintah telah “mendirikan pusat-pusat perlindungan di semua distrik negara bagian tersebut” pada bulan Mei lalu.
“Dari pusat-pusat berita ini, 4.800 penyusup Bangladesh telah dideportasi sejauh ini,” tambahnya, dilansir kantor AFP, Senin (8/6/2026).
“836 orang lainnya saat ini berada di pusat-pusat penampungan… kami sedang mengatur untuk segera mendeportasi 836 orang tersebut,” kata Adhikari.
Kampanye deportasi ini dilakukan di tengah ketegangan politik yang telah berlangsung lama terkait imigrasi di negara bagian perbatasan tersebut.
Para pejabat tinggi India menyebut para migran sebagai “rayap” dan “penyusup”.
Para kritikus mengatakan retorika dan kebijakan BJP telah meningkatkan keresahan dan marginalisasi lebih dari 200 juta Muslim India. Mereka menuduh pihak tersebut mencampuradukkan identitas agama dengan migrasi ilegal.
Hubungan antara India dan Bangladesh yang mayoritas Muslim, memburuk setelah revolusi tahun 2024 di Dhaka mengakhiri pemerintahan otokratis perdana menteri saat itu, Sheikh Hasina, sekutu pemerintah India, yang melarikan diri ke India.
Pemerintahan baru di Dhaka terpilih pada bulan Februari, dan hubungan sejak itu perlahan membaik. Kepala pasukan perbatasan Bangladesh dan India dijadwalkan bertemu di New Delhi, India pada hari Senin (8/6) ini.
(ita/ita)
About the Author
