Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membekukan aset kripto senilai US$ 344 juta atau Rp 5,91 triliun (kurs RP 17.252/US$) yang terkait Iran. Pembekuan ini merupakan bagian dari peningkatan tekanan terhadap Teheran.
Langkah ini muncul di tengah upaya kerja sama untuk mengakhiri perang serta dampaknya yang terus mengguncang perekonomian global. Pemerintah AS berupaya memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran selama masa gencatan senjata yang masih rapuh.
“Kami akan mengikuti aliran dana yang berusaha memindahkan Teheran ke luar negeri dan menargetkan seluruh jalur pendanaan yang terkait dengan rezim tersebut,” kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dikutip dari CNN, Sabtu (25/4/2026).
Perusahaan kripto Tether menyatakan telah membantu pemerintah AS membekukan dana tersebut yang disebarkan di dua alamat, setelah menerima informasi dari otoritas AS terkait aktivitas yang diduga jalur hukum.
Seorang pejabat AS menyebut pemerintah memiliki bukti yang menunjukkan dana tersebut dengan Iran.
“Bekerja sama dengan ahli analisis blockchain, pemerintah AS menemukan indikasi kuat keterkaitan dengan rezim Iran, termasuk transaksi dengan bursa Iran serta aliran dana melalui perantara yang terhubung dengan dompet terkait Bank Sentral Iran,” kata pejabat tersebut.
Pejabat AS juga menyebut Bank Sentral Iran semakin menggunakan metode kompleks untuk menyamarkan keterlibatannya dalam transaksi lintas negara menggunakan aset digital, guna menstabilkan mata uang rial dan memfasilitasi perdagangan internasional di tengah pembatasan.
Departemen Keuangan AS disebut terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk platform aset digital. Negara-negara yang terkena sanksi berat seperti Iran, Rusia, dan Korea Utara semakin memanfaatkan kripto karena lebih sulit menjangkau sistem perbankan tradisional.
Menurut data Chainalysis, kepemilikan kripto di Iran mencapai US$ 7,8 miliar pada tahun 2025, dengan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Garda Revolusi Iran diperkirakan menguasai sekitar setengah dari total tersebut pada kuartal terakhir tahun 2025, mencerminkan dominasinya dalam perekonomian negara itu.
(ily/hns)
About the Author
